#AyoMoveOn2024 engagement report

Best tweets

• Jun 26, 202624x their median

  Yg hadir itu orang2 pinter dan punya nurani, paham persoalan rakyat. Ndak bisa dipengaruhi pidato2 heroik yg jauh dr realitas. Makanya yg tepuk tangan hitungan jari. Kalau mereka ndak ingat etika mungkin mereka sudah gemuruh "nyenyenyenye". 😂 https://t.co/kaBkJoaQR9

  2.0K448165152160K viewsView on X
• Sep 26, 202613x their median

  Keren nih anak SMA! https://t.co/5bGflPFqkp

  1.3K175437112K viewsView on X
• Aug 17, 20266.2x their median

  Ya Allah, jagalah Indonesia kami. Di zaman yang bising ini, tenangkanlah hati kami. Di zaman yang cepat ini, lambatkan langkah kami untuk tetap bisa saling mendengar. Kalau kami pecah, satukan kami. Kalau kami lupa, ingatkan kami. Kalau kami lelah, kuatkan kami. Ya Allah, Titipkan pada kami masa depan negeri yang tidak meninggalkan yang lemah. Titipkan pada kami negeri yang anak cucunya masih bangga menyebut diri: "aku orang Indonesia" Ya Allah Aku memohon agar Indonesia ku... bertahan . Tumbuh . Untuk kami, dan setelah kami. Tetaplah ijinkan sang saka merah putih berkibar meski kami telah tiada. Amin YRA. Dirgahayu 81 Tahun Negeriku. 🇮🇩

  170434614459K viewsView on X
• Aug 23, 20265.8x their median

  Kita doakan Presiden sehat selalu. Amin YRA. 🙏🙏 https://t.co/SjWdh5eZVh

  200254183142K viewsView on X
• Jun 3, 202611x their median

  MBG DAN CITA-CITA PRABOWONOMICS. Oleh: Fahri Hamzah (Mantan Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2014-2019) Dalam paham ekonomi liberal, memberi makan rakyat bukan urusan negara. Itu urusan pasar. Itu urusan individu. Tapi kita, yang lahir dan besar di Timur, mewarisi keyakinan yang berbeda, dan keyakinan itu sudah ada jauh sebelum kata “kebijakan publik” dikenal: bahwa sebuah bangsa sejatinya diukur bukan dari indeks yang dikutip di forum internasional, melainkan dari meja makan, dari apakah setiap anak, di setiap sudut kepulauan ini, duduk dengan perut yang tidak kosong dan masa depan yang tidak lapar. Menariknya, tradisi ekonomi liberal pun, yang selama ini sering dikontraskan dengan keberpihakan negara, telah lama membuktikan bahwa investasi gizi anak adalah investasi ekonomi paling rasional yang bisa dilakukan sebuah negara. Tapi kita tidak perlu menunggu pembuktian ilmiah untuk mengetahui itu. Keyakinan itu sudah ada jauh sebelumnya, bahkan menjadi syarat dasar legitimasi kepemimpinan: dari Konfusius hingga Kautilya di India kuno, dari tradisi Islam hingga kearifan Nusantara, semuanya mengajarkan hal yang sama, bahwa pemimpin yang membiarkan rakyatnya lapar telah kehilangan haknya untuk berkuasa. Inilah, saya percaya, yang ada dalam benak Prabowo Subianto ketika ia bermimpi tentang Makan Bergizi Gratis (MBG). Belakangan, kita membaca begitu banyak teori yang membenarkan keputusan ini: teori modal manusia (human capital), eksternalitas positif, poverty trap theory, teori keadilan distributif, dan seterusnya. Tetapi jauh sebelum teori-teori itu dikutip para akademisi, keyakinan itu sudah hidup dalam diri seorang prajurit yang tidak bisa tidur nyenyak membayangkan anak-anak bangsanya yang lapar. Saya mengenal pikiran Prabowo ini bukan dari jarak jauh. Selain mendengar langsung, saya membacanya dalam Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa, dua buku yang ditulisnya jauh sebelum ia menjadi presiden, ketika banyak orang masih meragukan apakah ia sungguh-sungguh memikirkan masa depan generasi atau sekadar mengejar kekuasaan. Di halaman-halaman itu, saya menemukan seorang pemikir yang resah, yang tidak bisa berdamai dengan satu kenyataan: Indonesia adalah negeri yang kaya raya, namun jutaan warganya masih hidup dalam kemiskinan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Paradoks itulah yang menggerakkannya. Dan paradoks itu jugalah yang mendorong saya, sejak lama mengikuti perjalanan pemikiran Prabowo, untuk berdiri bersamanya, bukan karena kalkulasi politik semata, tetapi karena saya percaya cita-citanya adalah cita-cita yang benar. Keputusan Presiden mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional pada 2 Juni 2026 perlu dibaca dengan hati yang jernih, bukan sebagai drama politik, bukan sebagai penghinaan atas kerja keras yang telah dilakukan, tetapi sebagai sesuatu yang jauh lebih bermakna: seorang pemimpin yang menolak membiarkan jarak antara cita-cita dan kenyataan terus melebar tanpa koreksi. Itu adalah tanda bahwa visi masih hidup, bahwa mimpi belum menyerah pada rutinitas birokrasi. Prabowo adalah figur yang kompleks, seorang prajurit yang membaca sejarah ekonomi bangsanya dengan rasa sakit yang personal. Ia tumbuh di lingkungan intelektual dan bangsawan yang memikirkan bagaimana Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kita sering mendengar, dalam banyak kesempatan formal maupun tidak formal, apa yang paling ia sesali dari perjalanan panjang Indonesia sebagai bangsa merdeka. Jawabannya selalu singkat dan berat: “Kita sudah merdeka delapan puluh tahun lebih, tapi masih ada anak-anak kita yang tidur dengan lapar.” Dari rasa sakit itulah lahir apa yang kita kenal sebagai Prabowonomics, sebuah keyakinan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar teks konstitusi, melainkan janji moral bangsa kepada dirinya sendiri: bahwa kekayaan bumi ini harus mengalir kepada seluruh rakyat, bukan menggenang di tangan segelintir orang.

  1474434194335K viewsView on X
• Jun 4, 202620x their median

  Saya menulis artikel ini sebagai keprihatinan setelah peristiwa kemarin serta juga dukungan pada gagasan besar bapak presiden untuk berinvestasi pada manusia Indonesia masa depan melalui MBG. Kita tidak punya pilihan untuk keluar dari jebakan sekedar menjadi negara menengah.kita negara besar dan harus menjadi negara maju.🙏🙏

  118453924330K viewsView on X
• Sep 3, 20264.7x their median

  SEBUAH PIDATO YANG MEMBERI KITA TENAGA. Pidato Presiden Prabowo di Vladivostok menunjukkan diplomasi ekonomi Indonesia yang percaya diri, terbuka, dan berorientasi hasil. Indonesia tidak datang sebagai penonton, melainkan menawarkan diri sebagai jembatan strategis antara Eurasia dan ASEAN; membuka peluang perdagangan, investasi, pembiayaan proyek, teknologi, energi, serta pangan. Gagasan kolaborasi Danantara dengan RDIF Rusia juga memberi arah bahwa diplomasi harus diterjemahkan menjadi proyek nyata yang produktif dan menciptakan nilai tambah. Respons pasar hari ini pun positif: IHSG menguat dan rupiah menguat. Pasar tentu tidak bergerak oleh satu faktor saja. Tetapi kepercayaan tumbuh ketika dunia melihat Indonesia memiliki kepemimpinan, arah, dan keberanian memperjuangkan kepentingan nasional. Kini tugas kita adalah mengawal agar diplomasi itu menjadi investasi riil, industri yang bertumbuh, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi rakyat. Ayo terus maju!

  131383472847K viewsView on X
• May 31, 202611x their median

  BERHENTILAH MENYALAHKAN DIRI SENDIRI, APALAGI MEMINTA IZIN UNTUK MAJU! Fahri Hamzah Politisi, Alumni Universitas Indonesia, Mantan Wakil Ketua DPR RI. Ada satu gejala yang selalu muncul setiap kali Indonesia mencoba melangkah lebih jauh. Bukan kritik terhadap detail kebijakan. Bukan perdebatan tentang angka. Bukan pula perbedaan pandangan yang wajar dalam demokrasi. Yang muncul adalah sesuatu yang lebih dalam: keraguan terhadap kemampuan bangsa ini sendiri. Kita melihatnya berulang-ulang dalam sejarah. Pada awal kemerdekaan, kita meragukan diri: apakah bangsa ini bisa merdeka? Apakah bahan baku untuk menjadi sebuah republik sudah cukup? Belanda dan Eropa terus meragukan kita didukung segelintir orang yang percaya bahwa kita belum siap—sehingga klaim Belanda dan sekutu untuk kembali disertai tindakan nyata: agresi militer berkali-kali. Di fase pertengahan Orde Baru, ketika Indonesia ingin membangun industri strategis, muncul suara yang mengatakan kita belum mampu. Ketika Indonesia ingin menguasai teknologi, muncul suara yang mengatakan lebih baik membeli dari luar. Lalu selanjutnya sampai sekarang, ketika Indonesia ingin mengolah sumber daya alam sendiri, muncul suara yang mengatakan pasar akan menghukum. Ketika Indonesia ingin memainkan peran lebih besar di panggung internasional, muncul suara yang mengatakan kita sebaiknya tidak terlalu percaya diri. Pola ini begitu konsisten sehingga sulit dianggap sebagai kebetulan. Perdebatan terbaru mengenai diplomasi Presiden Prabowo sebenarnya memperlihatkan gejala yang sama. Di satu sisi, ada pandangan yang melihat aktivitas diplomasi Presiden sebagai bagian dari upaya menempatkan Indonesia dalam konfigurasi dunia yang sedang berubah. Dunia hari ini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh satu atau dua kekuatan besar. Negara-negara menengah (middle powers) mulai mencari ruangnya sendiri. Dalam konteks itu, Indonesia bukan sekadar peserta dalam percaturan global, melainkan calon pemain yang semakin diperhitungkan. Di sisi lain, muncul kritik yang mempertanyakan efektivitas, biaya, frekuensi perjalanan, dan hasil konkret dari diplomasi tersebut. Kritik seperti ini penting. Demokrasi membutuhkan pengawasan. Setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi yang menarik justru bukan perbedaan pendapatnya. Yang menarik adalah bagaimana sebagian dari kita begitu cepat berasumsi bahwa langkah keluar Indonesia pasti berlebihan, terlalu ambisius, atau berpotensi gagal. Seolah-olah menjadi negara besar adalah sesuatu yang pantas bagi bangsa lain, tetapi tidak sepenuhnya pantas bagi Indonesia. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara yang kemudian menjadi kekuatan besar terlebih dahulu membangun jaringan pengaruh internasionalnya. Amerika Serikat tidak menjadi kekuatan global hanya karena ukuran ekonominya. Ia membangun aliansi, institusi, pasar, dan pengaruh politik selama puluhan tahun. China tidak menjadi pemain utama dunia hanya karena jumlah penduduknya. Ia membangun hubungan ekonomi, investasi, teknologi, dan diplomasi secara sistematis selama beberapa dekade. Turki, India, Korea Selatan, bahkan negara kecil seperti Singapura memahami bahwa masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga oleh kemampuannya memengaruhi lingkungan strategis di luar dirinya.

  95421522643K viewsView on X
• Jun 9, 20263.9x their median

  MEMPERBAIKI MBG BERSAMA PROF. SUMITRO. Oleh: Fahri Hamzah. Alumni FE UI Angkatan 1992. Kasus dugaan korupsi yang mulai menyeret pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan hukum. Tentu saja aparat penegak hukum harus bekerja dan setiap penyimpangan harus ditindak. Namun jika kita berhenti pada urusan penangkapan pelaku dan perhitungan kerugian negara, kita berisiko kehilangan kesempatan untuk memahami masalah yang lebih mendasar. Sebab pengalaman panjang pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua program besar yang mengelola anggaran dalam jumlah sangat besar pada akhirnya menghadapi persoalan yang sama: ketika desain kelembagaannya lemah, program yang lahir dari niat baik perlahan berubah menjadi arena perebutan rente. Padahal MBG lahir dari salah satu gagasan paling mulia yang pernah dimiliki negara. Tidak ada bangsa yang dapat menjadi besar jika anak-anaknya tumbuh dalam keadaan kekurangan gizi. Tidak ada strategi pembangunan sumber daya manusia yang lebih mendasar daripada memastikan setiap anak memperoleh asupan yang cukup untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan mengembangkan seluruh potensinya. Karena itu, saya termasuk orang yang percaya bahwa tujuan besar MBG harus dijaga dan dipertahankan. Justru karena saya percaya pada tujuan itulah saya merasa program ini perlu dievaluasi secara serius. Sebab ancaman terbesar bagi MBG bukanlah kritik dari luar, melainkan ketika program ini perlahan kehilangan ruh yang melahirkannya. Ketika perhatian kita hanya tertuju pada jumlah porsi yang dibagikan, besarnya anggaran yang terserap, atau banyaknya dapur yang dibangun, kita bisa lupa pada pertanyaan yang lebih penting: ekonomi siapa yang sebenarnya sedang dibangun melalui program ini? Pertanyaan itu mengingatkan saya pada pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Dalam banyak tulisan dan kebijakannya, Sumitro selalu melihat pembangunan dari sudut yang berbeda. Ia tidak memulai dari negara, melainkan dari rakyat. Ia tidak memulai dari belanja pemerintah, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk berproduksi. Bahkan ketika menulis disertasi terkenalnya tentang kredit rakyat pada masa depresi ekonomi, perhatian utamanya bukanlah bagaimana negara membagikan bantuan, melainkan bagaimana rakyat tetap dapat bekerja, menghasilkan, dan bertahan di tengah kesulitan. Cara berpikir seperti itulah yang menurut saya perlu dibawa ke dalam evaluasi MBG. Sebab jika dilihat lebih dalam, MBG sebenarnya bukan sekadar program pemberian makanan. MBG adalah pasar. Bahkan mungkin salah satu pasar terbesar yang pernah diciptakan negara Indonesia. Setiap hari jutaan porsi makanan harus tersedia. Setiap hari harus ada beras, telur, ikan, ayam, sayuran, buah-buahan, susu, dan berbagai komponen gizi lainnya. Di balik setiap porsi makanan terdapat rantai produksi yang sangat panjang dan melibatkan jutaan orang. Masalahnya adalah kita belum cukup serius bertanya kepada siapa pasar raksasa itu diberikan. Ketika negara menciptakan permintaan pangan dalam skala yang begitu besar, sesungguhnya negara sedang menentukan siapa yang akan memperoleh manfaat ekonomi dari perputaran uang tersebut. Jika yang menikmati peluang itu adalah petani lokal, nelayan kecil, peternak rakyat, koperasi desa, dan UMKM pangan di berbagai daerah, maka MBG akan menjadi instrumen transformasi ekonomi yang luar biasa. Tetapi jika sebagian besar manfaatnya justru terkonsentrasi pada rantai pasok yang panjang, kelompok pemasok besar, atau perantara yang semakin jauh dari rakyat, maka kita sedang menyia-nyiakan kesempatan bersejarah.

  73182012130K viewsView on X
• Sep 13, 20262.6x their median

  SELAMAT DATANG DUNIA BARU ! https://t.co/LuKIntXOsi

  163211001342K viewsView on X

Ranked by total interactions across everything we have tracked for this account, which is a longer history than the 30-day window the rates above use. The multiple compares each post to this account's own median.

Keep going